KUANSING – Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2005 – 2025, disebut bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sector industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan ketata kelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Dimana pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan yaitu :

  1. Struktur industri disehatkan dengan meniadakan praktek-praktek monopoli dan berbagai distribusi pasar.
  2. Industri kecil dan menengah (IKM) sebagai basis industri nacional yaitu diupayakan terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri berskala besar dan telah didukung dengan perda tentang pemanfaatan alat bantú produksi local bagi usaha bidang perekonomian
  3. Dalam hal hulu hilir struktur industria akan diperdalam dengan mendorong diversifikasi kehulu dan kehilir membentuk rumpun industri yang sehat dan kuat.

Demikian pula, pembangunan dibidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan, kesejahteraan umum melalui demokrasi. Ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasinal.

Pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan nasional dan daerah yang dapat memberikan daya dukung meningkatkan produksi dan meratakan pendapatan serta memperkuat daya saing produk dalam negeri.

Peranan perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, akan tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional dan daerah, sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi rakyat dalam bentuk usaha kecil dan menengah.

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut diatas diperlukan sinergisitas dan kesamaan pandangan, persepsi dan aksi dalam pembangunan sektor  industri dan perdagangan, terutama dalam menghadapi tantangan kedepan seperti telah diberlakukannya MEA, merosotnya harga minyak dipasar global, semakin menipisnya sumber daya yang dimiliki, keterbatasan sarana dan prasarana serta SDM yang sangat terbatas dalam pengelolaan SDA. Disisi lain tuntutan otonomi daerah, seperti lahirnya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah, perlu dilakukan pencermatan dalam pelaksanaannya terutama pada pasal 298 Ayat 4 dan ayat 5 sebagaimana telah diatur dalam PERGUB No 64 Tahun 2015 tentang pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial , terutama terkait dengan bantuan Hibah Barang untuk IKM dan UMKM.

Disisi lain UU No. 23 tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah, memperkuat posisi Kab/Kota yaitu dengan dilimpahkan/diserahkan urusan Kemetrologian yaitu Tera Ulang, oleh sebab itu Kab/Kota harus mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana, karena Oktober 2016 sudah harus diserahkan seluruhnya. Namun demikian ada tugas berat yang harus diemban oleh Provinsi terutama dalam pengawasan barang beredar diseluruh Kab/Kota Se-Provinsi Riau yang cukup luas dengan SDM dan pendanaan yang sangat terbatas.

Demikian pula bila dicermati UU No. 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian, banyak hal yang harus dilakukan sinergisitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota terutama dalam penyusunan : Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).

Sejalan dengan hal tersebut, untuk memenuhi rencana kerja pembangunan daerah yang dapat mendukung program kerja pembangunan daerah Riau, maka perlu di masing-masing sektor menyusun suatu program kerja/kegiatan baik jangka panjang, menengah dan pendek khususnya di sektor industri dan perdagangan yang merupakan salah satu sektor yang mendukung percepatan pembangunan daerah.

Penyusunan program kerja harus sejalan dengan prinsip otonomi daerah dimana daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya namun harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh di masyarakat.

Kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya, merupakan suatu kesempatan yang sangat besar bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk  memacu pembangunan dan mensejahterakan masyarakat di daerah.

Selanjutnya melalui rapat kerja ini diharapkan terdapat persepsi dan pemahaman yang sama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi  dengan Kabupaten/Kota maupun antara Kabupaten/Kota dalam memacu pembangunan disektor industri dan perdagangan.

Dalam kesempatan ini Plt Gubri juga mengharapkan kepada peserta rapat, agar tidak saja dapat mensinergikan program kerja kedepan, akan tetapi juga dapat membahas berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dewasa ini yang terkait dengan sektor industri dan perdagangan.

Didalam pencapaian Visi Riau 2020 yakni “Menjadikan Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis Sejahtera Lahir dan Bathin di Asia Tenggara”, peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sangat dominan dalam mendukung dan menunjang kearah pencapaian visi tersebut.

Kemudian melalui kegiatan ini, Peserta rapat dituntut untuk menyusun program kerja yang dinamis  karena adalah suatu Ironi bahwa Riau dikenal sebagai daerah yang kaya akan Sumber Daya Alam, namun masih banyak masyarakatnya berada dibawah garis kemiskinan.

Selain program tersebut diatas perlu juga menjadi perhatian bagi kita di sektor Industri dan Perdagangan  bahwa Program Ekonomi Berbasis Kerakyatan juga menjadi program yang harus menjadi perioritas karena program tersebut dapat menggerakkan dunia usaha dan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan  Industri dan Perdagangan.  Disamping itu juga dalam menghadapi AFTA (Asean Free Trade Area) atau masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015 dimana dengan terbukanya perekonomian ASEAN, maka aliran perdagangan barang dan jasa, investasi, dan perpindahan tenaga kerja antar negara ASEAN tak ada lagi hambatannya. Tentu ini akan menghadirkan peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi pembangunan ekonomi semua negara ASEAN, termasuk Indonesia.

Pembangunan Bidang Industri dan Perdagangan, telah sejalan dengan keunggulan komperatif dan kompetitif yang dimiliki oleh Provinsi  Riau, dimana :

Pertama    : Provinsi  Riau memiliki Sumber Daya Alam yang cukup kaya, berupa Hasil Hutan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Minyak, Gas Bumi, Timah, Bouksit, Emas, Bahan Semen, Batu Bara dan sebagainya.

Kedua       : Provinsi  Riau memiliki posisi Geografis yang cukup strategis karena sebahagian daerahnya terletak pada posisi jalur pelayaran internasional Selat Malaka, dan berhadapan dengan  pusat pertumbuhan ekonomi Negara-negara Asia Tenggara.

Kedua keunggulan ini dalam era globalisasi saat ini dapat merupakan peluang apabila dapat menarik manfaatnya dan juga sebaliknya merupakan ancaman apabila kita tidak siap bersaing.

Dalam menghadapi tantangan dan ancaman tersebut kita harus mampu menghasilkan produk-produk berkwalitas dan memiliki daya saing, sehingga dapat diserap pasar, baik didalam negeri sendiri, terlebih-lebih lagi diluar negeri.

Kompetisi harga dan daya saing yang kuat dapat diwujudkan apabila kita memiliki berbagai industri yang bekerja secara efektif  dan efisien dalam menggunakan setiap komponen produksi yang dibutuhkan, termasuk tenaga kerja.

Selanjutnya Plt Gubri mengharapkan melalui rapat ini dapat menghasilkan berbagai rumusan yang sangat berguna dalam pengembangan industri dan perdagangan di Provinsi  Riau.